pp 109 tahun 2000. Feb 15, 2023 · BERITA TERKAIT. pp 109 tahun 2000

84 hlmn. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Mencabut : PP No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jul 27, 2022 · JAKARTA, KOMPAS. 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU No. PP Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 kepada Pegawai Negeri, Pejabat. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 8. E. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Dan. Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT. 65 Tahun 2001; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2000. "Meskipun kelihatannya rokok, tapi. com). Nov 17, 2020 · Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 12. Peraturan Pemerintah (PP) No. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum adalah dokumen resmi yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan badan layanan umum, seperti dewan pengawas, satuan pemeriksaan intern, remunerasi, dan investasi. Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam TA 2008 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan. BANTEN - Provinsi Banten menggunakan satuan berdasarkan PP 109/2000, Pasal 8, Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur besarannya dengan standar maksimal sebesar 0,15 persen. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. com - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan masih relevan dengan kondisi industri saat ini. U. bahwa kegiatan di laut yang meliputi kegiatan pelayaran,. Dengan mandeknya revisi PP Nomor 109/2012, katanya, menuturkan mulai muncul "anggapan" bahwa revisi itu tidak penting. 108 Tahun 2000 Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. 109 Tahun 2012 yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional lalu diserahkan kepada Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai. 2010 No. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo. Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ini ditetapkan dengan pertimbangan. TRIBUN JABAR. METADATA PERATURAN. Nov 30, 2000 · Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 15 Tahun 2004; UU No. Microsoft Word - PP NO 111 TH. Pencarian peraturan berdasarkan kata kunci, nama entitas, tahun, jenis dan tema peraturan8. Moved Permanently. Senin, 26 Oktober 2020. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Tata. 2010 No. 65, LN. 107 Tahun 2000; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai. 101. 209, TLN No. PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. "PP 109 ini sudah cukup baik dan masih relevan, karena. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah ProvinsiSuara. TENTANG. Artinya Anies hanya meminta Rp74,9 miliar. Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 B Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18. 21 November 2015 / Peraturan / Tags:. “Berdasarkan arahan dari Pak. Namun, PP 109/2012 tidak mampu mengendalikan perokok anak dan kematian. 9 Tahun 2015; PP No. Microsoft Word - PP NO 109 TH 2000Gappri Tolak Rencana Revisi PP 109 Tahun 2012, Ini Alasannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik. 394 Tahun 2003. 2 No. Peraturan Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait. /2000 No. 17 Tahun 2003; UU No. TRIBUNMURIA. Katalog Produk. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah (PP) NO. U: Indonesia. Dalam Keppres No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Sejarah. Pemerintah (PP) No. "PP 109/2012 masih sangat relevan untuk mengendalikan rokok. . T. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria. Mengingat : 1. PP Nomor Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Berlaku: 20 November 2020. 101, LN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. "Kita sangat menyayangkan. 9 Tahun 2018, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk melindungi anak dari zat adiktif rokok melalui revisi PP 109/2012. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006. Menurut Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, PP 109/2012 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari. Revisi PP 109/2012 Tentang Rokok Stagnan 3 Tahun, Ada Apa? Pertemuan untuk membahas revisi PP 109/2012 sudah dilakukan sebanyak 8 kali, tetapi belum membuahkan hasil. 2011 No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193. 25 Tahun 2004; UU No. 4. NOMOR 109/PMK. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dari tiga puluh empat tercatat, jumlah kerugian. Mencabut : PP No. Download PP Nomor 109 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. E. 3. Sejak awal rencana revisi tersebut digaungkan, sekitar 69,1 juta konsumen produk tembakau tidak pernah dilibatkan dalam proses perubahan aturannya. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Nomor. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2000 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH bahwa. setneg. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6,. Pasalnya, ketentuan-ketentuan yang ada telah melampaui. Feb 15, 2023 · BERITA TERKAIT. Azizi Chasbulloh turut menolak rencana revisi PP 109/2012 yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 2022 tersebut. PP No. E. 6. Dengan berlakunya PP ini, PP Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Kepres Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Not-nor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2000. Merokok pada Siswa SMP Negeri 9 Kendari Tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2009. 6 Tahun 2000; Perda Kota. Karena keputusan mereka tidak melibatkan pembahasan dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Budidoyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Rabu (20/11). 30 November 2000. Jasra Putra. CO. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: Peraturan Pemerintah. PP No. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Propinsi, Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) NO. NOMOR 109 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 198, TLN No. METADATA. Pro. Baca juga: Perlu Peran Aktif Pemuda dalam. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. 210, TLN No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 129, LN. U. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Tercatat PAD yang disahkan tahun 2019 adalah Rp 74,99 triliun. ” tegas Hananto Wibisono, Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). [2] Pasal 33 ayat (1) UU Pemda. Hubungan Antar Peraturan. pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kelak, akan ada larangan penjualan rokok secara ketengan atau batangan. Sebelumnya, beredar pemberitaan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan usulan terkait rancangan revisi PP 109. Judul. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2014 . 198, TLN No. PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. id. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keberadaan PP 109/2012 saat ini masih mumpuni dan mampu mengatur ekosistem pertembakauan dengan baik. Tipe Dokumen. lihat foto. Mencabut :. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/ Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : a. AD Premier 9th floor, Jl. (PP) nomor 109 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang. Untuk tunjangan operasional pimpinan daerah tertuang dalam PP 109 tahun 2000 yang berdasarkan PADnya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan. id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai bahwa Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan masih relevan dengan kondisi industri saat ini. 7. Informasi tentang edisi ini. :-Singkatan Jenis: PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970:. PP No. 69, LN. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%; b. Pasal 65 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Katalog Produk. Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah. Banyak Negatifnya, APTI Minta Pemerintah Batalkan Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 7. U. ABSTRAK: a. PP 94 Tahun 2012; i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian. 109. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan ikut mengawal revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Pemerintah pun didesak untuk menyelesaikan revisi PP 109 tahun 2012, yang merupakan salah satu cara untuk menurunkan prevalensi perokok anak di Indonesia. 4019, LL SETNEG : 12 HLM. Revisi PP ini harus segera disahkan jika pemerintah ingin mencapai target yang dicanangkannya sendiri dalam RPJMN 2020 - 2024, yaitu penurunan angka perokok anak sebesar 0,4% dari 9,170 di tahun 2020 menjadi 8,770 di tahun 2024. 7. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mereka menilai wacana tersebut akan menggerus industri rokok yang ujungnya. (PP) NO. Foto: (Ade Nasihudin/Liputan6. JawaPos. Target tersebut diusung oleh Kementerian Kesehatan yang mendesak dilakukannya revisi Peraturan Pemerintah No. Ditetapkan 24 Desember 2012 Ditetapkan 24 Des 2012. 16 Januari 2009 Tanggal Pengundangan. Usulan revisi tersebut antara lain berisi perluasan gambar peringatan kesehatan atau Pictorial Health Warning (PWH) pada kemasan rokok dari saat ini 40 persen menjadi 90.